SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?
Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, melakukan pembatasan sebagian

akses platform media sosial dan pesan instan. Hal itu ditujukan untuk membatasi viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi damai 22 Mei 2019.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan sejauh mana efektivitas pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir viralnya informasi hoaks.

Menurut Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi, kebanyakan dari pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan saat dibatasi mengakses media sosial dan pesan instan, mereka banyak pakai VPN. Hal ini membuat pembatasan tersebut tidak efektif.

“Mengenai pembatasan itu, saya melihat kemarin ada yang terblok dan ada yang tidak,”ujar Heru melalui pesan singkat di Jakarta (23/05/19).

Dijelaskan Heru, soal pembatasan akses, ini harusnya dilakukan evaluasi, dipertimbangkan

kembali. Hal ini menurut Heru, agar tidak terjadi anggapan bahwa pemerintah saat ini memasuki masa kelam membatasi akses ke saluran informasi yang diatur dan tertulis UUD 45 Pasal 28.

“Kalaupun diblok bisa dilakukan orang per orang yang memprovokasi, menyebar hoax dan ujaran kebencian. Dan kenapa baru sekarang, padahal kan jelang Pemilu harusnya itu dilakukan agar pembelahan tidak kian tajam,” tutur Heru.

Dikatakan dia, kalaupun ada pembatasan akses atau blokir, untuk menjalankan UU ITE No.

19/2016, yang terpenting adalah pembatasan atau blokir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan secara transparan dan setelah mendapat masukan yang cukup dari publik dan ahli.

Untuk membatasi,Heru berpendapat Kominfo harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Pasalnya sebelumnya Kominfo didukung dengan tim yang mengatasi masal itu, namanya Tim Panel.

 

Sumber :

https://my.mac.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/MacMurray_College_Choir/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=e74ddf05-b4e9-4d97-89e8-c486b46eda2d