SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan
Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan

Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia Sebagai Negara Kesatuan – Bagian perlu berasal dari ketetapan KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dampak terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan ulang UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS th. 1949.

Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan trik pemerintah kolonial belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia , agar belanda bakal enteng menjaga kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia.

4 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kembalinya Negara RIS Menjadi NKRI:
-Bentuk negara RIS bertentangan bersama cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945
-Pembentukan negara RIS tidak cocok bersama kemauan rakyat
-Bentuk RIS terhadap dasarnya merupakan warisan berasal dari kolonial belanda yang selamanya ingin berkuasa di Indonesia
-Berbagai persoalan dan halangan politik, ekonomi, sosial, dan sumber kekuatan manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS

Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Pasca pengakuan kedaulatan terhadap tanggal 27 desember 1949, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks (rumit).

Berikut masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan:
-Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
-Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak
-Jumlah masyarakat meningkat memadai tajam
-Utang negara meningkat dan inflasi memadai tinggi
-Defisit dalam perdagangan internasional
-Kekurangan tenaga pakar untuk menuju ekonomi nasional
-Rendahnya penanaman modal asing (PMA) akibat konfllik irian barat
-Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam th. 1960-an.

Pemilihan Umum Tahun 1955
Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955
Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum saat pelaksanaan pemilu th. 1955 ada 2 ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan kerap terjadi perubahan kabinet/pemerintahan.

Setelah ulang ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal, sistem pemerintahannya adalah Kabinet Parlementer. Dari th. 1950-1959 terdapat 7 kabinet yang memerintah.

Kabinet-Kabinet Yang Memerintah Selama Demokrasi Liberal (1950-1959):
-Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
-Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)
-Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)
-Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
-Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
-Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
-Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan pemilu th. 1955 merupakan pemilu pertama yang ditunaikan bangsa Indonesia. Pemilu diadakan terhadap masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap.

Pemilu 1955 ditunaikan dalam 2 tahap, yaitu:
-Tanggal 29 september 1955 untuk pilih bagian DPR
-Tanggal 15 desember 1955 untuk pilih bagian Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).

Hasil pemilu th. 1955 perlihatkan ada 4 partai yang mendapatkan nada terbanyak yaitu:
-PNI (57 wakil)
-Masyumi (57 wakil)
-NU (45 wakil)
-PKI (39 wakil)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Dampak Yang Ditimbulkan
Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden
Sistem demokrasi liberal ternyata mempunyai akibat yang tidak cukup beruntung bagi stabilitas politik. Berbagai konflik keluar ke permukaan.

Hal ini mendorong presiden soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden terhadap tanggal 21 februari 1957.

Berikut mengisi Konsepsi Presiden:
-Penerapan sistem demokrasi parlementer secara barat tidak cocok bersama kepribadian Indonesia, agar sistem demokrasi parlementer kudu diganti bersama Demokrasi Terpimpin
-Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya seluruh partai politik
-Segera dibentuk Dewan Nasional

Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dari pemilu th. 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota konstituante terbagi dalam 2 grup yaitu grup islam dan nasionalis. Kedua grup tersebut sukar mencapai kata sepakat dalam pembahasan mengisi UUD. Akibatnya gagal menghasilkan UUD.

Untuk mengatasi persoalan tersebut terhadap tanggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi dekrit presiden yaitu:
1) Pembubaran konstituante
2) Berlakunya ulang UUD 1945, dan tidak berlakunya ulang UUDS 1950
3) Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Keluarnya dekrit presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
-Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang cocok bersama tuntutan UUD 1945, apabila MPRS dan DPAS
-Bangsa Indonesia terhindar berasal dari konflik yang berkelanjutan yang benar-benar membahayakan persatuan dan kesatuan
-Kekuatan militer semakin aktif dan memegang manfaat perlu dalam percaturan politik di Indonesia
-Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin
-Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya.

Sumber : https://materisekolah.co.id/contoh-teks-eksplanasi-pengertian-ciri-struktur-kaidah-kebahasaan-dan-contoh-lengkap/

Baca Juga :