SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia – Selain mengfungsikan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi.

Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam beragam forum internasional sebagai berikut:
-Diplomasi beras tahun 1946
-Perundingan Linggarjati
-Agresi militer belanda I (tanggal 21 juli 1947)
-Perundingan Renvillle
-Agresi militer belanda II (tanggal 19 desember 1948)
-Konferensi Asia di New Delhi
-Perundingan Roem-Royen
-Konferensi meja bundar (KMB)

Diplomasi Beras tahun 1946
Antara India dan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, saat rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia tawarkan perlindungan padi sejumlah 500.000 ton.

Perjanjian perlindungan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 mei 1946. Perjanjian ini memang merupakan barter ke-2 negara, karena India ternyata terhitung memberi tambahan perlindungan obat-obatan kepada Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia makin lama mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir belanda.

Perundingan Linggarjati
Perundingan linggarjati ditunaikan terhadap tanggal 10 november 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sedangkan belanda diwakili oleh Prof Scermerhorn. Perundingan selanjutnya dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat inggris.

Berikut ini lebih dari satu ketentuan Perundingan Linggarjati:
-Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera
-Republik Indonesia dan belanda dapat bekerja mirip membentuk negara Indonesia serikat, bersama nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang keliru satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia (RI)
-Republik Indonesia Serikat dan belanda dapat membentuk Uni Indonesia Belanda bersama ratu belanda sebagai ketuanya.

Dalam pertumbuhan selanjutnya, belanda melanggar ketentuan perundingan selanjutnya bersama melakukan agresi militer I tanggal 21 juli 1947.

Agresi Militer Belanda I (tanggal 21 juli 1947)
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal bersama agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana signifikan di jawa dan madura.

Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka jika Amerika Serikat dan Inggris memberi tambahan reaksi negatif. Australia dan india mengajukan kasus Indonesia ini ke dewan keamanan PBB.

Pada tanggal 4 agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

Anggota KTN tersedia 3 negara yaitu:
-Belgia (dipilih oleh belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland
-Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
-Amerika serikat (dipilih oleh Indonesia dan belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham.

Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak cocok bersama Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikianlah kasus indonesia jadi kasus internasional. Secara diplomatis tahu sangat menguntungkan indonesia.

KTN sukses mempertemukan Indonesia bersama belanda dalam perjanjian Renville. Selain itu terhitung mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan belanda di Bangka.

Perundingan Renvillle
Perundingan renville ditunaikan diatas geladak kapal renville milik Amerika Serikat tanggal 17 januari 1948.

Dalam perundingan tersebut, pemerintah indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Hasil Perundingan Renville:
-Wilayah indonesia dianggap berdasarkan garis demarkasi (garis van mook)
-Belanda tetap berdaulat atas semua wilayah indonesia sampai Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk
-Kedudukan RIS dan belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
-RI merupakan bagian dari RIS
-Pasukan RI yang berada di tempat kantong kudu ditarik ke tempat RI

Nasib dan sambungan Perundingan Renville relatif mirip bersama Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian bersama melakukan agresi militer II tanggal 19 desember 1948.

Agresi Militer Belanda II (tanggal 19 desember 1948)
Pada tanggal 19 desember 1948 belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda duduki kota yogyakarta yang di mulai bersama penerjunan pasukan payung di lapangan hawa maguwo, dan juga mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi ke II, belanda sukses duduki yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik dan juga militer.

Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap, presiden soekarno memberi tambahan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat.

Melalui PDRI, pemerintahan tetap tetap berjalan. PDRI dapat memberi intruksi kepada delegasi indonesia di forum PBB untuk terima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding bersama belanda.

Hal ini ditunaikan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk perlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI tetap tetap berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh belanda.

Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan terhadap tanggal 20-25 januari 1949. Dalam konferensi selanjutnya hadir 19 negara terhitung utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia pada lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dll.

Hasil Konferensi Asia di New Delhi meliputi:
-Pengembalian pemerintahan republik indonesia ke yogyakarta
-Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum akan tanggal 15 maret 1949
-Penarikan tentara belanda dari semua wilayah indonesia
-Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah indonesia serikat paling lambat tanggal 1 januari 1950.

Menanggapi panduan Konferensi New Delhi, Dewan keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 januari 1949 yang isinya:
-Penghentian operasi militer dan gerilya
-Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh belanda
-Pemerintah RI kembali ke yogyakarta
-Akan diselenggarakan perundingan secepatnya

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia makin lama mendapat perlindungan internasional dalam perjuangan menjaga kemerdekaan dari ancaman dari belanda.

Perundingan Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen diselenggarakan tanggal 14 april 1949 di hotel des indes, jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi republik indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh van Royen.

Hasil Perundingan Roem-Royen:
-Pemerintah RI dan belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja mirip untuk menciptakan keamanan
-Pemerintah belanda dapat langsung mengembalikan pemerintah indonesia ke yogyakarta
-Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den haag, belanda

Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk melacak penyelesaian sengketa indonesia-belanda. KMB ditunaikan di Den Haag Belanda tanggal 23 agustus – 2 november 1949.

Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:
-Indonesia: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo
-BFO: Sultan Hamid II dari pontianak
-Belanda: Mr. van Maarseveen
-UNCI: Chritchley

BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)

Hasil Keputusan KMB
-Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
-Pengakuan kedaulatan ditunaikan selambat-lambatnya tanggal 30 desember 1949
-Masalah irian barat dapat diselenggarakan perundingan kembali dalam sementara 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
-Antara RIS dan kerajaan belanda dapat diselenggarakan hubungan uni indonesia belanda yang dikepalai raja belanda
-Kapal-kapal perang belanda dapat ditarik dari indonesia bersama catatan lebih dari satu korvet dapat diserahkan kepada RIS
-Tentara kerajaan belanda selekas kemungkinan ditarik mundur, sedang tentara kerajaan hindia belanda (KNIL) dapat dibubarkan bersama catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan dapat dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 desember 1949 ditunaikan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, ratu juliana, perdana menteri Dr. willem dress, menteri seberang lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh Hatta bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di jakarta, sri sultan hamengkubuwono ix dan wakil tinggi mahkota belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

Dampak dan dampak KMB bagi rakyat indonesia:
-Belanda mengakui kemerdekaan indonesia
-Konflik bersama belanda dapat diakhiri dan pembangunan langsung dapat dimulai
-Irian barat belum dapat diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat
-Bentuk negara serikat tidak cocok bersama cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.

Baca Juga :