SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Polii Berhak Menilang Kendaraan Mati Pajak

Polii Berhak Menilang Kendaraan Mati Pajak
Polii Berhak Menilang Kendaraan Mati Pajak

Peraturan yang mengatur tugas-tugas kepolisian tercantum dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan transportasi Pasal 70, ayat 2.

Dijelaskan bahwa STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus disetujui setiap tahun. Jika pemilik kendaraan tidak memenuhi kewajibannya, ia membayar pajak atas kendaraan setiap tahun dan setiap lima tahun, yang berarti bahwa dokumen kendaraan tidak sah. Penekanan pada masalah hukum bukan pada pajak kematian tetapi pada aspek legalitas atau legalitas pendaftaran kendaraan. Baca juga: Pesan polisi untuk penarikan pajak kendaraan di Jakarta Aturan lain, khususnya Peraturan no. 5 tahun 2012 dari Kapolri tentang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dalam Pasal 37, ayat 2 dan 3 dan konten terkait, dalam ayat 2, STNK berfungsi sebagai bukti keabsahan pengoperasian kendaraan bermotor, Ayat 3, STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal publikasi pertama, perpanjangan atau pendaftaran transfer dari luar area kompetensi dan persetujuan harus diminta setiap tahun.

“Polisi memiliki keleluasaan di lapangan, termasuk tindakan terhadap tunggakan pajak atas kendaraan,” kata Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto  beberapa waktu lalu. Jadi untuk tunggakan pajak, Anda harus segera membayar tunggakan pajak, karena jika Anda tidak bisa mendapatkan tiket dari polisi.

Ditabrak tiket mungkin merupakan faktor utama bahwa banyak orang membenci polisi. Ya, nyatanya banyak orang berpikir demikian, polisi yang sebenarnya harus menjaga keamanan sebenarnya wajib kita bayar. Meskipun proses penebusan didasarkan pada undang-undang yang sah, banyak orang tidak mendapat manfaat darinya.

Tiket Anda adalah bukti pelanggaran. Fungsinya jelas untuk mengundang pelanggar untuk menghadiri sidang di pengadilan distrik yang ditunjuk.

Namun, kenyataannya, banyak pelanggan yang enggan memenuhi undangan. Mereka memilih membayar polisi yang membuat tiket. Hanya sedikit yang memilih untuk bergabung dengan pengadilan dan enggan membayar petugas karena mereka berpikir bahwa memberikan uang polisi berarti korupsi. Ada juga yang memilih untuk membayar di bank karena mereka beralasan bahwa pembayaran uang resmi telah hilang dengan sia-sia, sementara jika melalui bank uang akan masuk ke perbendaharaan negara.
Hemm..itu juga rumit untuk memahami detail tiket ini. Nah, untuk lebih jelas, kali ini Brilio.net, bersama dengan Polantas I Gede Nyoman Bratasena, akan memeriksa kesalahpahaman proses pembayaran untuk tiket ini.

Setiap pelanggar pasti akan mendapatkan bukti dari kantor tiket dari polisi tiket. Jika pelaku tidak mendapatkan bukti tiket dan diminta untuk membayar langsung tanpa terdaftar dalam daftar tiket, itu berarti bahwa pelaku harus berurusan dengan polisi yang melakukan alias ilegal.

Sumber : https://www.rentalmobillampung.co.id