SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya

Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya
Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya

Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya

Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya

Program Yang Diterapkan Oleh BI Diantaranya

 

Kebijakan Kredit

Dari sisi kebijakan kredit, perbankan didorong untuk memasukkan rencana
penyaluran kredit UMKM ke dalam business plan perbankan. Sebelum krisis,
pemerintah pernah tegas-tegas mensyaratkan bahwa dari seluruh portofolio
pinjaman yang dimiliki bank, minimal 20 persen dari portofolio kreditnya
harus merupakan kredit kepada sektor UMKM. Secara spesifik, strategi yang
dilaksanakan adalah

Pengaturan kredit usaha kecil (KUK) yang mana tanggal 4 Januari 2001

Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan tentang KUK melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil yang pada intinya BI tidak mewajibkan namun menganjurkan kepada bank untuk menyalurkan KUK sesuai business plan-nya.

b. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan UMKM pada 22 April 2002. Dalam perkembangan kredit

UMKM terjadi peningkatan kredit baru perbankan ke sektor UMKM dan
mencatat kinerja NPLs yang relatif rendah. Kredit baru yang disalurkan
perbankan ke sektor UMKM selama semester I/2004 sebesar Rp 30,9
triliun atau mencapai 80,4% dari total bussines plan perbankan untuk
menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 38,5 triliun. Pertumbuhan kredit
baru ini meningkat sebesar 14,3%.

c. Menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku

d. Memfasilitasi pertemuan antar pemerintah, perbankan dan dunia usaha yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak
yang saling berkepentingan. Dengan ini diharapkan dapat menindaklanjuti
rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari permasalahan dunia usah sehingga dapat dimanfaatkan dan direalisasikan oleh BI dan kalangan
perbankan untuk mendorong sektor riil.

d. Dalam pengembangan kelembagaan, Bank Indonesia mendorong peran
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai executing agent atau channelling
agent dalam linkage program antara bank umum dengan BPR yang memiliki sumber daya manusia yang lebih terlatih dalam membina hubungan dengan nasabah mikro dan kecil.
Strategi penguatan industri BPR dipandang perlu karena BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM.

Beberapa hal yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan kepada UMKM adalah lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhanan serta lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman

Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank

(KKMB) Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, baik swasta maupun yang dibentuk oleh pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM. Keberhasilan pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit dari bank dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis sehingga dapat membiayai diri sendiri Sampai saat ini telah terbentuk 26 Satgas Pemberdayaan KKMB di 22 provinsi dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) setempat, KPK dan Pemda terkait.

Di Surabaya telah didirikan PEAC BROMO (Promoting Enterprise Access to Credit)

Pada Februari 2004 yang berperan sebagai jembatan penghubung antar UKM dengan lembaga keuangan yang ada di Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat telah didirikan Pusat Pembinaan Lembaga Jasa Pengembangan Usaha (Service Provider Management Center) yang menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UMKM. Sejauh ini, Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil Menengah (P3UKM) telah melakukan fungsinya dengan baik yang antara lain tercermin dari terakreditasinya 21 pendamping UKM dan 10 bank telah yang menggunakan layanan jasa para pendamping UKM yang telah diakreditasi. Jumlah penyaluran kredit perbankan yang menggunakan fasilitas pendamping UKM telah mencapai sekitar Rp. 24 milyar, sedangkan proposal kredit yang telah diajukan dan menunggu persetujuan dari bank telah mencapai lebih dari Rp. 27 miliar.

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-dan-contoh-jaringan-hewan/