SuryaMasRental.Co.ID

Situs Teknologi Otomotif dan Mekanik Terupdate Paling Lengkap Di Dunia

Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS

Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS
Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS

Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS

Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS

Tak Buat Laporan, Disdik Blok Dana BOS

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI, Helmizar, mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dalam mengawasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah di wilayah Kabupaten Bogor. Yakni, membuat suatu sistem yang memudahkan sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS.

“Itu yang paling menarik dan ini sedikit sekali dilakukan pemerintah kabupaten lainnya di

Indonesia dalam pengelolaan pertanggungjawaban dana BOS,” katanya usai memimpin pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Tb Luthfie Syam terkait pengawasan realisasi penggunaan dana BOS di Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bogor, Jumat (3/5).

Setiap tahunnya, Helmi menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan dana BOS dengan jumlah bervariasi. Mulai di angka Rp400 miliar, kini dana BOS yang didapat Pemkab Bogor mencapai Rp600 miliar per tahun. Helmi menilai penggunaan dana BOS Pemkab Bogor sudah sesuai ketentuan. Bahkan, Pemkab Bogor sudah menerapkan punishment bagi sekolah yang belum membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS.

“Sangat menarik bahwa Kabupaten Bogor itu sudah menerapkan reward dan punishment. Saat

sekolah tidak membuat laporan, maka kadis berhak memblok dana BOS ke rekening sekolah-sekolah yang belum memberikan laporan, itu yang paling menarik,” ungkapnya, sembari memaparkan temuan BPK bagi Disdik Kabupaten Bogor adalah belum dilakukannya SK Bupati soal penetapan rekening dana BOS bagi sekolah-sekolah, meskipun secara prinsip akuntabilitas dan integritas Kabupaten Bogor sudah cukup baik.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Tubagus Luthfie Syam, mengaku senang dengan adanya kunjungan PKAKN BK DPR RI, karena diharapkan PKAKN dapat menyuarakan seluruh keluh kesah Disdik Kabupaten Bogor. Ia berharap nantinya masukan yang diberikan disdik bisa menjadi kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan anggota DPR RI dalam pengambilan kebijakan.

“Kami senang dengan adanya kunjungan PKAKN. Sebab dengan adanya kunjungan beliau,

kami memiliki kesempatan menyuarakan dan mudah-mudahan bisa lebih menyuarakan ini. Jadi, buat kami ini sangat penting. Apalagi kalau ini nanti ditelurkan dalam sebuah kajian yang akan diberikan menjadi semacam kertas kerja untuk bahan-bahan pengambilan kebijakan oleh anggota DPR,” bebernya.

 

Baca Juga :